Pimpinan MPR Minta BPK Bergerak, Tuntutan Audit Dana Haji Meluas

AMEG - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera bergerak, menyusul spekulasi yang berkembang terkait pembatalan pemberangkatan haji dan dana haji.

Seperti diketahui, pemerintah resmi meniadakan keberangkatan haji 2021. Seiring pembatalan itu, muncul beragam spekulasi terkait penggunaan dana haji.

Menyikapi itu, HNW menilai tuntutan dari masyarakat agar segera diadakan audit dana haji yang semakin meluas itu sebagai sebuah keniscayaam.

Tujuan dari audit BPK itu, jelas HNW, untuk menghilangkan beragam spekulasi yang muncul, dan agar dana yang mengendap bisa diketahui penggunaannya.

“Kita tau, tuntutan untuk audit dana haji makin meluas, sekalipun sudah ada jaminan dari Menag dan Kepala BPKH bahwa dana haji aman,” jelas HNW, Senin (7/6/21).

Dia berpendapat, untuk menghilangkan fitnah dan memastikan keamanan dana haji terjamin, BPK perlu segera turun tangan. BPK bisa melakukan audit dan hasilnya disampaikan secara transparan ke masyarakat.

“Baiknya secara transparan BPK segera audit dana haji, dengan dukungan BPKH dan Kemenag,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, telah memastikan bahwa dana haji aman.

Dana itu kini diinvestasikan dan ditempatkan pada bank-bank syariah dan dikelola dengan prinsip syariah yang aman.

Anggito juga mengurai bahwa ada 196.965 jemaah haji reguler sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada 2020.

Total dana yang terkumpul baik setoran awal maupun setoran lunas mencapai Rp 7,05 triliun. (*)

Sumber: