Kabupaten Malang Rintis Gerakan Kesetaraan Tanpa Putus Sekolah

AMEG - Kabupaten Malang masih menanggung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup rendah. Tingkat pendidikan masyarakat akan didorong melalui gerakan kesetaraan dan mengurangi angka putus sekolah (DO).

Gerakan Kesetaraan dan Desa Tanpa Putus Sekolah ini dilaunching Dinas Pendidikan dan dideklarasikan dalam acara Gebyar Hari Guru Nasional, HUT PGRI dan Hari Aksara Internasional di Pendopo Kantor Bupati Malang, Sabtu (27/11/2021).

Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, dan Ketua PGRI Kabupate Malang, secara bersama-sama memencet tombol ditandainya Deklarasi Gerakan Kesetaraan ini melalaui layar videotron.

"Kami menyatakan terima kasih dan apresiasi setinggi-tinggi kepada guru yang dengan sepenuh hati memajukan pembangunan nasional, utamanya pendidikan di Kabupaten Malang," demikian Wabup Malang, Didik Gatot S, Sabtu (27/11) pagi.

Wabup juga mengapresiasi kerja keras dan upaya yang dilakukan jajaran PGRI Kabupaten Malang selama ini. Terlebih, saat ini guru juga dihadapkan tantangan literasi digital, agar bisa meningkatkan daya saing sumberdaya manusia melalui pendidikan yang dilaksanakan sehari-hari.

Dalam acara ini, juga diserahkan bantuan bagi penyelenggara pendidikan kesetaraan (PKBM) dan pemerintah desa nihil putus sekolah. Mereka adalah pelopor Gerakan Kesetaraan yang dianggap turut menuntaskan wajib belajar dan menekan angka DO.

Setidaknya 10 (sepuluh) desa pelopor Gerakan Kesetaraan dan Tanpa putus sekolah ini. Diantaranya, Desa Mojosari Kepanjen, Sidorahayu Wagir, Palaan Ngajum, Desa Pujon Kidul, Desa Dawuhan, dan dua desa di kecamatan Wajak.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Efendy, yang sedianya dijadualkan hadir batal tidak bisa datang. Sebagai keynote speaker, hadir mantan Staf Khusus Kepresidenan bidang Keagamaan Internasional periode 1999-2020, Boy Pradana ZTF, PhD. (*)

Sumber: