Menko Migor

Budi Utomo
Mister Xi saya bukan Johan. Apakah Johan bisa nulis Mandarin seperti saya? Apakah Johan lancar
English, ngerti sejarah dunia dan lokal, ngerti basic science, ngerti bahasa dan budaya Jawa? Btw, saya
tidak beragama Konghucu walau saya tahu banyak filosofinya sebanyak filosofi Socrates dkk.

ari widodo
Kebijakan sapu jagat? kalau menurut saya belum karena negara belum sepenuh-penuhnya intervensi
untuk mengatasi kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng, masih ada sapu jagat sapu jagat
lainnya, seperti kebijakan yang mengharuskan pemilik lahan sawit untuk memasok produksinya ke pabrik
CPO, kemudian mengharuskan pabrik CPO untuk memasok CPO ke pabrik minyak goreng, lalu
mengharuskan pabrik minyak goreng untuk menjual kepada masyarakat dengan harga yang murah
(wajar), ini baru namanya negara hadir untuk urusan yang mungkin kata bung KS urusan sepele remeh
temeh tapi tidak terurus dengan baik he… salam sehat dan bahagia selalu.

Akagami Shanks
Nah yang ekspor kemarin kenapa sudah jadi TS. Apakah ini era rezim idul adha. Banyak kambing hitam di
buat sate. Nanya saja?.

Hardiyanto Prasetiyo
Kebijakan gertak sambal. Awalnya banyak yg mengira CPO dan hampir dipastikan yg dilarang CPO eh
ternyata yg dilarang cuman RBD Olein. RBD olein adalah hasil olahan dari CPO hanya dibutuhkan proses
rafinasi dan fraksinasi CPO untuk menjadi RBD Olein. Jika yg dilarang RBD Olein maka bisa dipastikan
target pemerintah untuk normalisasi stok dan harga akan gagal total. Gagal total karena CPO msh boleh
diekspor, sedangkan untuk menghasilkan RBD mereka para negara importir sdh memiliki teknologinya
untuk mengolah CPO menjadi RBD. Tentunya ini kebijakan nanggung, karena proses RBD msh bisa
dilakukan oleh negara2 importir. Akhirnya pengusaha pun lbh condong ekspor CPO drpd RBD Olein. Toh
yg pntg CPO nya drpd RBD nya.

Anwarul Fajri
Lengo sido mudun ora iki? Aku Wes ga sabar pengen adus lengo ko, biar kalo lebaran nanti kelihatan
glowing. Uraaaaa

Agus Suryono
MAKANYA.. Sebenarnya rekomendasi untuk beralih ke REBUS san KUKUS adalah resep paling
cespleng.. Karema tidak mempengaruhi sisi bisnis dan regulasi. Tapi banyak yang tidak percaya.. He he..

Yea A-ina
Adakah manfaat libur panjang keagamaan bagi efektivitas keputusan terhadap CPO dan migor? 1. BLT
penebus kemahalan migor dalam negri, dibagikan berbarengan pembagian thr bagi pekerja formal. Efek
lupa dan memaafkan mantan pengantre migor bakal meningkat . 2.Libur hari raua keagamaan yang
panjang selalu menghentikan sementara kegiatan eksport. Sebagai pembanding eksportir ikan dan udang
menghentikan pembelian H-7 lebaran s/d H+5. Hal itu berulang setiap tahun. Maka penghentian eksport
SAPUJAGAT yang berlaku besok tgl 28 April ya tanpa aturan pun bakal terjadi berulang tiap tahun. 3.
Bagi yang terpesona dengan kebijakan SAPUJAGAT, hal ini termasuk menjadi trending topik di kala halal
bihalal lebaran. Tahulah apa dampaknya bagi si Hero, wkwkwk

Jimmy Marta
Pada beredar surat dirjen perkebunan kementan itu yg diyakini sebagian orang cpo itu tdk dilarang eksor.
Jadi begini, yang dilarang ekspor itu adalah produk sawit dan produk turunannya. Yang tidak dilarang
ekspor itu adalah petani sawit dan keturunannya….wkwk #komentarcerdas#

Lukman bin Saleh
Sy rasa pak mirza tdk keliru. Tp memang demikianlah. Aturan sudah d buat2 untuk menutupi kesalahan
presiden yg keceplosan. Bahan baku migor itu ya CPO. Sdg RBD itu sendiri adalah migor. Migor curah.
Krn aturan ini terlihat tdk masuk akal. Cendrung bahaya. Hanya untuk menyelamatkan muka presiden.
Bagaimana kalau perusahaan yg sebelumbya memproduksi RBD ramai2 mengekspor CPO krn lebih
menguntungkan? Makin besar masalah jadinya…

Mirza Mirwan
Jujur saja, saya termasuk orang yang keliru menafsirkan istilah "bahan baku minyak goreng";. Sebagai
orang awam, yang saya tahu bshan bakunya ya CPO, Crude Palm Oil. Tapi ternyata dari CPO itu harus
diproses dulu menjadi RBD Palm Olein -- Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein. Yang dimaksud Pak
Jokowi dengan bahan baku minysk goreng ya RBD Palm Olein ini, bukan CPO. RBD Palm Olein itulah,
dan minyak goreng. yang dilarang untuk diekspor mulai Kamis besok sampai entah kapan. Jadi
pernyataan presiden tempok hari tidak salah. Kebanyakan dari kita yang salah memahami istilah "bahan
baku minyak goreng". Pak Jokowi mungkin tidak membaca Disway. Tetapi lewat kolom komentar ini
dengan sepenuh kejujuran saya minta maaf atas komentar saya di edisi "Presiden Wow!" tempo hari.

Liam Then
harga minyak goreng harus turun, demi keadilan. Perkebunan sawit merambah hutan, ratusan ribu hektar
konsesi hak pengelolaan lahan hanya ada ditangan beberapa gelintir orang. Hutan yang hilang dan imbas
lingkungan, nanti yang kena itu masyarakat sekitar. Pemilik konsesi lahan malah jauh dari daerah
terdampak. Sibuk menghitung deretan angka cuan di laporan. Jadi sudah selayaknya harga minyak
goreng di kontrol oleh pemerintah. Jika tak mampu mengendalikan ,100% bisa kita artikan yang
bersangkutan punya defisit dalam hal pemikiran tentang ekonomi kerakyatan.

Johan
Media sangat hebat menggiring opini, tanpa klarifikasi, pidato Pak Jokowi ditafsirkan produk sawit dan
turunannya dilarang total untuk diekspor. Simak kalimat Pak Jokowi: Dalam rapat tersebut, telah saya
putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai kamis 28
april 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Kata kuncinya bahan baku minyak goreng dan minyak goreng itu sendiri yang dilarang untuk ekspor. Kena prank Pak Jokowi? Tidak, rakyat di prank oleh media, termasuk Disway.

Lukman bin Saleh
Sebagai seorang manusia. Wajar melakukan kesalahan. Termasuk p Jokowi sendiri sebagai presiden.
Dan sy senang selama ini P jokowi sering memperbaiki kebijakannya tanpa sungkan. Pun sesaat sesudah
d tandatangani. Tp kadang sy d bikin gregetan oleh kaum cinta buta. Saat melakukan pembenaran dan
pembelaan tdk masuk akal. Spt masalah skrg ini. Sudah sangat jelas sekali kalau aturan yg d buat hanya
untk menyelamatkan muka presiden. Aturannya tdk masuk akal. Malah sangat berbahaya. Melarang
ekspor minyak goreng curah/ RBD tanpa melarang ekspor CPO. Perusahaan yg memproduksi CPO
sekaligus RBD otomatis menyetop produksi RBD. Untuk apa memproduksi RBD jika harus d jual murah
dalam negeri. Ekspor CPO sj lebih gampang, lebih untung. Perusahaan migor yg membeli CPO dr
perusahaan lain. Tak mampu lg membeli CPO yg makin mahal. Sementara mereka harus menjual migor
dg harga murah. Alhasil… makin langkalah migor ke depan. Kecuali ada aturan2 lain untuk menambal
aturan yg asal2an ini…

No Name
Kita kebanyakan multi identitas dalam bahasa. Kita punya bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tapi
masing-masing dari kita punya bahasa daerah. Kadang punya bahasa asing seperti Arab, Inggris,
Chinese, dll. Kita ini multi identitas. Tak bisa dihindari dalam dunia modern yang saling terkoneksi. Bahasa
mempengaruhi cara berpikir kita. Saya ambil contoh untuk istilah pemerintah yang Inggrisnya
Government. Pemerintah berasal dari kata perintah. Konotasinya tukang perintah. Konotasi berikutnya
adalah penguasa. Padahal penguasa dalam bahasa Inggris adalah ruler. Ruler beda pengertian dengan
Government. Tapi bagi yang berbahasa Indonesia seringkali tak dibedakan. Pemerintah / Government ya
Penguasa /Ruler. Pemerintah berkuasa atas segalanya hanya terjadi dalam pemerintahan diktator/absolut/ otoriter bukan pemerintahan demokratis. Government dalam alam pemikiran Barat itu
bukan ruler yang berkuasa atas segalanya dan bisa main perintah seenakperutnya. Government itu hanya
bisa to govern. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Pemerintah hanya bisa memfasilitasi bukan
memerintah apalagi berkuasa dalam sebuah negara demokratis. Penguasa sebenarnya adalah
politikus/politisi yang seringkali Anda Sudah Tahu kong kali kong dengan pengusaha besar. Resiko negara dengan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis ya begitu. Rusia dan Tiongkok yang semi otoriter atau otoriter/absolut tapi ekonomi kapitalis juga dikuasai oligarki-oligopoli tapi Putin atau Xi Ruler yg bisa menghabisi
*) Diambil dari komentar pembaca http://disway.id

Sumber: