Psiko-hierarkis Kasus Yosua versi Prof Mahfud

Komaruddin menyampaikan itu, berdasar keterangan dari dokter forensik pihak keluarga korban, yang ikut dalam proses otopsi. Melihat langsung jenazah Yosua.

Inilah salah satu kekhususan kasus ini. Belum pernah ada otopsi dilaksanakan tim berbeda kubu. Kubu independen, dan kubu pihak keluarga Yosua. Sehingga terjadi seperti ini.

Informasi tersebut dijadikan tambahan laporan Komaruddin ke Bareskrim Polri. Sebelumnya, Komaruddin sudah melapor ke Bareskrim Polri, bahwa ada dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua, melanggar Pasal 340 KUHP di kasus ini.

Komaruddin: "Jadi, intinya tadi kami mengubah berita acara menjadi berita acara pemeriksaan pelapor, atau saksi, atau menjadi pro justitia. Kemudian kita ada keterangan tambahan di luar daripada yang sudah ditanyakan kepada pemeriksaan dahulu, yaitu bahwa kita menemukan hasil daripada autopsi ulang atau visum et repertum ulang yang sudah dijelaskan tadi."

Informasi itu (bekas tembakan belakang kepala), kemudian dikembangkan wartawan, dengan meminta konfirmasi ke Komnas HAM. Sehingga lebih melebar lagi.

Hasilnya, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan di kantornya, Rabu, 3 Agustus 2022, menjawab:

"Tanyakan kepada yang ngomong saja. Kami tidak mau masuk dalam ruang itu, karena tahapannya memang harus kami lalui. Habis pemeriksaan uji balistik dengan Inafis dan sebagainya, nanti ngecek yang lainnya."

Begtulah, kasus ini melebar ke mana-mana. Melibatkan banyak pihak. Pihak paling berkepentingan, ayah Yosua Hutabarat, Samuel Hutabarat, menemui Menko Polhukam Mahfud MD di kantornya, Rabu, 3 Agustus 2022. Samuel didampingi kuasa hukum dan marga Hutabarat, diterima Menko Mahfud.

Hasilnya, Samuel Hutabarat kepada pers mengatakan, keluarganya berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah tiga kali menyatakan, Polri harus mengungkap kasus ini secara obyektif dan transparan.

Samuel: "Kami sekeluarga juga berterima kasih kepada Bapak Mahfud, yang sejak awal sudah mengawal kasus anak kami ini, agar diungkap transparan."

Sedangkan, Menko Mahfud kepada pers, mengatakan, berdasarkan banyak data dari berbagai sumber yang ia terima, disimpulkan, sebenarnya ini kasus sederhana. Ditangani tingkat Polsek saja bisa selesai dengan cepat.

Kasus ini jadi bertele-tele, kata Mahfud, karena ada dua hal: Psiko-hierarkis dan psiko-politis. Tidak dijabarkan artinya.

Mahfud: "Tugas saya adalah mengawal kebijakan atau arahan presiden bahwa harus dibuka dengan benar. Sehingga saya punya tatanan lengkap dari keluarga ada, dari intelijen ada, dari para purnawirawan polisi ada, dari Kompolnas ada, dari Komnas HAM ada, dari LPSK ada, dari sumber-sumber perorangan di Densus, juga BNPT, saya tanya semua dan tentu saya punya pandangan nantinya. Tetapi pandangan saya ini tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sekarang sedang berjalan."

Dari pernyataan itu, Mahfud sudah mengetahui konstruksi perkara ini yang sebenarnya. Konstruksi kejadiannya. Tapi tidak ia ungkap, karena ia Menko. Seumpama ia ungkap, bisa mempengaruhi proses penyidikan yang kini sedang berlangsung. Dan, itu tidak etis.

Itu sebab, Mahfud meminta semua pihak bersabar menunggu akhir dari kasus ini. Sabar, menunggu sampai ujung kasus. (*)

Sumber: