Ending Kasus Yosua Ternyata Begini

A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: array_multisort(): Argument #1 is expected to be an array or a sort flag
Filename: frontend/detail-artikel.php
Line Number: 116
Backtrace:
File: /var/www/html/ameg.disway.id/application/views/frontend/detail-artikel.php
Line: 116
Function: array_multisort
File: /var/www/html/ameg.disway.id/application/controllers/Frontend.php
Line: 561
Function: view
File: /var/www/html/ameg.disway.id/index.php
Line: 317
Function: require_once
Irjen Dedi: "Dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, Wasriksus, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polri."
Dilanjut: "Maka, pada malam hari ini (Sabtu, 6 Agustus 2022) yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Kor Brimob Polri. Ini masih berproses."
Sedangkan pidana, ditangani Timsus bentukan Kapolri. Unsur Timsus adalah Polri bersama Komnas HAM dan Kompolnas pimpinan Menko Polhukam, Prof Mahfud MD.
Apa kata Prof Mahfud soal ini?
Prof Mahfud melalui pesan singkat kepada pers, Minggu, 7 Agustus 2022, mengatakan:
"Bisa masuk dua-duanya. Hukum formal, itu kan kristalisasi dari moral dan etika. Jadi pengambilan CCTV itu bisa melanggar etik, karena tidak cermat atau tidak profesional. Dan sekaligus bisa pelanggaran pidana karena obstruction of justice dan lain-lain."
Dilanjut: "Ya, karena sanksi etik bukan diputus oleh hakim dan bukan hukuman pidana, melainkan sanksi administratif, seperti: Pemecatan, penurunan pangkat, teguran, dan lain-lain."
Dilanjut: "Sedangkan peradilan pidana, diputus oleh hakim yang hukumannya adalah sanksi pidana, seperti: Masuk penjara, hukuman mati, perampasan harta hasil tindak pidana, dan lain-lain."
Mahfud memberi contoh kasus Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, ketika di-OTT KPK, langsung ditahan.
Mahfud: "Ia (Akil Mochtar) diberhentikan dulu dari jabatannya sebagai hakim MK melalui sanksi etik. Itu mempermudah pemeriksaan pidana, karena dengan begitu ia tidak bisa cawe-cawe (berbuat sesuatu) di MK."
Seandainya, dugaan bahwa Sambo mengambil CCTV di TKP, kelak bisa dibuktikan kebenarannya, maka dipertanyakan: Mengapa ia lakukan itu?
Ketua Indonesia Pplice Watch, Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan pers, Minggu (7/8) mengatakan: Sambo diduga melanggar etik berat.
Sugeng: "Dalam pemeriksaan kini, terkait pelanggaran kode etik berat. Yaitu merusak TKP dan menghilangkan barang bukti, pistol, proyektil, dan lain-lain. Untuk pelanggaran kode etik FS bisa dipecat."
Dilanjut: "Dalam pelanggaran kode etik berat, juga termasuk perbuatan pidana yaitu melanggar Pasal 221 KUHP juncto Pasal 233 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara."
Sebenarnya, arah perjalanan perkara ini sudah masuk titik terang, sejak Bharada E (Richard Eliezer) ditetapkan tersangka pada Jumat, Agustus 2022.
Sumber: