Sharing Komunikasi di Komisi Informasi, Dr Aqua Ingatkan Kepemimpinan Komunikatif Kunci Peningkatkan Etos Kerj

AMEG - Di dalam sebuah lembaga atau organisasi biasanya terdapat bentuk dan sistem kepemimpinan yang mempengaruhi kelangsungan hubungan atau kegiatan komunikasi.

Diharapkan aktivitas komunikasi pihak-pihak di suatu organisasi terjalin two way communications atau komunikasi dua arah (timbal balik) sebagai indikator komunikasi yang efektif. Inilah bentuk komunikasi vertikal yang baik.

“Komunikasi yang di internal organisasi akan mendorong hadirnya etos kerja setiap orang di dalamnya. Apalagi bagi lembaga yang berperan dalam hal mendorong keterbukaan informasi, maka sikap komunikatif dan informatif harus menjadi keniscayaan,” ungkap pakar komunikasi dan motivator nasional Dr Aqua Dwipayana menjelang menyampaikan materi sharing komunikasi dan motivasi bertema "Meningkatkan Etos Kerja, Kedisiplinan, dan Menjaga Lembaga sebagai Sebuah Keluarga" pada Kamis (6/4/2023)

Dr Aqua mendapat undangan langsung dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Dr Ijang Faisal untuk memberikan penguatan motivasi dan inspirasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja seluruh elemen di lingkungan lembaga itu.

Kegiatan berlangsung di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Jl. Turangga No. 25 Kota Bandung yang dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama pada bulan Ramadan 1444 Hijriah.

Sebagai apresiasi ke Dr Ijang yang mengundangnya, Dr Aqua memprioritaskan untuk memenuhi undangan tersebut. Bapak dua anak itu menilai acara di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sangat penting sehingga langsung menyanggupi saat diundang untuk menyampaikan sharing komunikasi dan motivasi.

Doktor komunikasi lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) tersebut, menyambut positif undangan khusus dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Sebagai lembaga yang memiliki peran krusial mendorong transparansi informasi di seluruh badang publik, maka setiap unsur di dalamnya harus senantiasa memelihara etos kerja. Hal ini sangat penting dan vital.

Etos kerja dalam pandangan Dr Aqua yang menempuh studi S1, S2, dan S3 linier di bidang komunikasi ini, merupakan seperangkat perilaku positif dan fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan seseorang, karakeristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap, aspirasi, keyakinan, prinsip dan standar.

Pria yang hobi silaturahim ini menegaskan, memiliki sikap atau karakter etos kerja menjadi hal yang penting. Seorang pegawai akan memiliki ‘nilai jual’ yang lebih tinggi. “Secara mendasar etos kerja juga bermakna menjalankan apa yang diamanatkan Allah kepada kita. Tugas lain yang diberikan Sang Pencipta kepada manusia adalah untuk mengabdi (beribadah) kepadaNya. Apapun yang kita lakukan harus berdimensi demikian,” kata Dr Aqua.

Ada beberapa hal yang mesti dilakukan dalam upaya meningkatkan etos kerja. Pertama, mulai dari diri sendiri. “Tentunya, hal paling utama dalam meningkatkan etos kerja adalah dengan memulainya dari diri sendiri. Kedua, disiplin dalam waktu, ketiga memiliki komitmen tinggi, keempat konsisten melakukan semua hal yang positif, serta kelima jangan pernah patah semangat,” ucap Staf Ahli Ketua Umum KONI Pusat Bidang Komunikasi Publik ini.

Jadi Rujukan Komisi Informasi
Sementara itu, Dr Ijang mengatakan pihaknya senantiasa berkomitmen pada upaya menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai badan publik informatif.

“Tentu di semua badan publik di bawah naungannya. Untuk menuju hal tersebut sudah dilakukan berbagai langkah dan program krusial. Misalnya, menjadikan indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pertama di seluruh Indonesia. Sehingga menjadi salah satu rujukan Komisi Informasi di Indonesia,” jelas Dr Ijang.

Dalam hal prestasi, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menjadi lembaga dengan penanganan penyelesaian sengketa informasi yang terbanyak. Rata-rata per tahun bisa menyelesaikan 90 register, dibandingkan Komisi Informasi daerah lain paling banyak 20 register per tahun.

“Hanya saja juga ada beberapa kendala misalnya terlalu banyak register penyelesaian sengketa sehingga harus siap selalu berhadapan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak puas dan akhirnya menyerang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,” kata Dr Ijang.

Sumber: