CKG Baru Sentuh 40 Persen Sasaran, DPRD Jatim Desak Percepatan Program

AMEG.ID, Surabaya - Pemerataan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), kepesertaan jaminan kesehatan, hingga pelayanan bagi ibu dan bayi dinilai perlu diperkuat agar masyarakat di berbagai wilayah memperoleh perlindungan yang setara.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo menyoroti jangkauan CKG yang hingga awal Oktober 2026 baru menyentuh 17,24 juta jiwa atau sekitar 40,81 persen dari total sasaran. Capaian ini dinilai belum memenuhi target pemerintah untuk tahun berjalan.

Menurut Cahyo, pemeriksaan kesehatan tidak boleh berhenti pada kegiatan skrining. Temuan dari pemeriksaan harus diikuti layanan medis sesuai kondisi masing-masing pasien, sehingga masyarakat memperoleh manfaat langsung dari program tersebut.

“Hasil skrining perlu ditindaklanjuti melalui layanan promotif, preventif, dan kuratif yang terintegrasi agar program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Cahyo mengutip Berita Jatim.

Persoalan pemerataan juga terlihat dari cakupan Universal Health Coverage (UHC) Jawa Timur. Hingga periode pelaporan, kepesertaan mencapai 96,40 persen atau sekitar 40,88 juta jiwa dari total 42,40 juta penduduk. Meski angkanya sudah tinggi, capaian itu masih berada di bawah target 98,7 persen.

Sebanyak 19 kabupaten bahkan belum mencapai cakupan kepesertaan 98 persen. Cahyo meminta pemerintah mempercepat perluasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama bagi warga miskin dan kelompok rentan yang berisiko kesulitan mengakses layanan kesehatan.

“Cakupan UHC Jawa Timur sudah mencapai 96,40 persen, tetapi masih ada 19 kabupaten dengan kepesertaan di bawah 98 persen. Perlu ada langkah konkret agar masyarakat miskin dan kelompok rentan tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan,” tutur pria yang juga Ketua DPC Gerindra Kota Surabaya ini.

Selain jaminan pembiayaan, kualitas layanan kesehatan ibu dan anak juga menjadi perhatian. Data hingga 21 September 2026 mencatat 285 kematian ibu dan 2.721 kematian bayi di Jawa Timur. Mayoritas kematian bayi terjadi pada masa neonatal yakni usia 0 hingga 28 hari setelah kelahiran.

Angka kematian ibu pada 2025 tercatat sebesar 68,70 per 100.000 kelahiran hidup. Komisi E mendorong penguatan pelayanan sejak masa kehamilan, proses persalinan, hingga perawatan bayi baru lahir untuk menekan risiko kematian.

“Angka kematian ibu dan bayi harus menjadi perhatian serius. Kami mendorong penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, mulai dari pemeriksaan kehamilan, persalinan, hingga perawatan bayi baru lahir,” katanya mengutip Berita Jatim.

Tantangan pemerataan semakin besar di daerah kepulauan dan wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses fasilitas kesehatan. Karena itu, Komisi E meminta Pelayanan Kesehatan Bergerak diperkuat secara berkelanjutan terutama untuk menjangkau warga di Raas, Sapudi, dan Kangean, Kabupaten Sumenep.

Cahyo menilai perluasan jangkauan program kesehatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tindak lanjut medis. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya tercatat sebagai penerima program tapi juga benar-benar mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan.

Sumber: