AMEG.ID, Kota Malang - Kehadiran Trans Jatim di Kota Malang dinilai dapat menjadi momentum untuk menghidupkan kembali angkutan kota (angkot) yang selama ini kehilangan banyak penumpang.
Alih-alih membiarkan angkot semakin terpinggirkan, armada itu dinilai bisa mengambil peran baru sebagai feeder atau angkutan pengumpan bagi bus Trans Jatim.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai konsep tersebut perlu segera disiapkan Pemkot Malang. Menurutnya, keberadaan bus di koridor utama saja belum cukup untuk membentuk sistem transportasi publik yang terintegrasi apabila masyarakat dari kawasan permukiman masih kesulitan menjangkau halte maupun jalur utama.
“Sebetulnya saya dari awal sudah sampaikan, Pemerintah Kota itu baiknya segera menyambut kebijakan yang sudah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi,” ujar Amithya melansir Sudut Kota.
Dalam skema yang didorong DPRD, Trans Jatim dapat difungsikan sebagai moda utama untuk melayani ruas-ruas besar dan jalan protokol. Sementara, angkot dapat mengambil penumpang dari lingkungan permukiman maupun jalan yang lebih kecil sebelum menghubungkannya dengan koridor Trans Jatim.
Menurut Amithya, karakter jaringan jalan Kota Malang membuat kebutuhan terhadap kendaraan berukuran lebih kecil tetap relevan. Bus berukuran besar tidak memungkinkan menjangkau seluruh kawasan terutama jalan-jalan di lingkungan permukiman.
“Di jalan protokol kan sudah ada pakai Trans Jatim, tinggal di serabut-serabut jalannya. Itu yang bisa kita gunakan, sebetulnya kan angkot kecil-kecil,” jelasnya.
Pemanfaatan angkot sebagai feeder juga dianggap dapat menjawab persoalan lama transportasi perkotaan. Sebagian armada angkutan umum saat ini mengalami penurunan jumlah pengguna setelah masyarakat semakin bergantung pada kendaraan pribadi maupun pilihan moda transportasi lainnya.
Amithya bahkan menyebut sejumlah angkot berada dalam kondisi “mati suri”. Karena itu, masuknya Trans Jatim seharusnya tidak justru semakin menekan keberadaan angkot tapi dimanfaatkan untuk mengubah fungsi dan pola operasionalnya.
“Kan ini namanya tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah punya angkot yang mati suri, misalkan gitu,” ujarnya.
Untuk menjalankan skema itu, Pemkot Malang dinilai perlu melakukan penataan lebih dahulu. Tidak hanya menentukan rute feeder, pemerintah juga perlu menghitung kebutuhan armada, sumber daya manusia, pola integrasi antarmoda hingga dukungan anggaran daerah.
“Segera ditata untuk alurnya, kemudian kebutuhannya, mungkin manpower-nya yang dibutuhkan seperti apa. Harus kita hadirkan apa, dan partisipasi dari APBD Kota Malang sendiri itu apa,” katanya.
Dorongan itu sekaligus menempatkan Pemkot Malang sebagai pihak yang perlu menyiapkan konektivitas dari kawasan permukiman menuju koridor utama yang telah difasilitasi Pemprov Jatim.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memiliki pilihan bus di jalan besar tapi juga akses untuk mencapai layanan tersebut dari lingkungan tempat tinggalnya.
Bagi DPRD, keberhasilan transportasi publik nantinya tidak cukup diukur dari beroperasinya Trans Jatim di Kota Malang. Tantangan berikutnya adalah memastikan layanan antarmoda saling terhubung sehingga masyarakat dapat berpindah dari angkot menuju bus utama secara lebih mudah.