AMEG.ID, Malang - Peningkatan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Malang Raya belum menghilangkan kekhawatiran terhadap antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini menyoroti pentingnya distribusi yang sesuai dengan kebutuhan wilayah sekaligus pengawasan terhadap pembelian berlebihan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebut Pertamina Patra Niaga telah meningkatkan pasokan BBM di Malang Raya dari 340 kiloliter (KL) menjadi sekitar 407 KL per hari. Ia menyatakan penyaluran itu mencapai peningkatan sekitar 120 persen dari angka sebelumnya sekaligus melampaui kuota yang semestinya.
“Kalau data dari stok di Pertamina, sebetulnya stoknya relatif aman. Saya menyebut relatif karena sekarang kapal impor BBM sudah merapat di Tanjung Perak,” ujar Khofifah saat meninjau SPBU Ciliwung pada Sabtu malam (17/10/2026) melansir City Guide FM.
Menurut Khofifah, ketersediaan Pertamax, Pertalite, dan solar di Jawa Timur diproyeksikan mencukupi hingga 31 Oktober.
Meski begitu, kondisi antrean yang sebelumnya terjadi di Jember dan Bondowoso menunjukkan bahwa ketersediaan stok perlu diimbangi dengan distribusi yang tepat agar BBM dapat dijangkau masyarakat.
Pemerintah provinsi bersama Pertamina Patra Niaga telah menggelar dua kali rapat koordinasi untuk mengevaluasi persoalan distribusi. Pembahasan mencakup pemenuhan kebutuhan di setiap daerah serta pengawasan terhadap penyaluran BBM.
“Harapan kita, mereka akan melakukan proses suplai BBM sesuai dengan proporsi masing-masing, karena kebutuhan itu sudah ada datanya di Pertamina,” tegasnya.
Jawa Timur memiliki lima terminal BBM yang menopang distribusi yakni di Malang, Jember, Tanjungwangi, Madiun, serta Tuban atau Surabaya. Khofifah menekankan bahwa penyaluran perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing wilayah termasuk Malang yang menjadi tujuan wisata dan berpotensi mengalami peningkatan konsumsi pada waktu tertentu.
Selain memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan, pemerintah juga akan memperketat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan pembelian. Salah satu praktik yang menjadi perhatian ialah pembelian BBM menggunakan tangki berkapasitas besar untuk kemudian dijual kembali secara eceran.
“Kita mencoba mengoordinasikan secara komprehensif, baik dari penyedia Pertamina Patra Niaga maupun dari proses pengawasan, terutama dengan jajaran kepolisian,” katanya.
Khofifah turut mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Menurutnya, pembelian melampaui kebutuhan dapat menghambat masyarakat lain memperoleh BBM meskipun pasokan secara keseluruhan masih dinilai mencukupi.
“Jadi mari kita bersama-sama menciptakan suasana yang bisa memberikan pemenuhan kebutuhan sesuai proporsinya. Hindari panic buying,” tegasnya.
Pemerintah berharap penyesuaian distribusi dan pengawasan penyaluran dapat menjaga ketersediaan Pertalite, Pertamax, serta solar di SPBU. Dengan begitu, peningkatan pasokan tidak hanya tercatat dalam volume penyaluran tapi juga dirasakan masyarakat melalui akses BBM yang lebih lancar.