DPRD Kota Malang Sepakat Kawal Tuntutan Mahasiswa

DPRD Kota Malang Sepakat Kawal Tuntutan Mahasiswa

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika sempat turun ke jalan untuk menemui massa aksi.--

KOTA MALANG, AMEG.ID - Kemarin (23/8/2024) Ketua DPRD Kota Malang - Made Riandiana Kartika menyampaikan DPRD siap mengawal tuntutan mahasiswa soal penolakan RUU Pilkada.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang bersepakat mengawal tuntutan mahasiswa dalam aksi demo yang digelar pada Jumat (23/8/2024) soal penolakan RUU Pilkada. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika saat demonstrasi sudah mereda setelah sempat ricuh. 

Made memastikan bahwa apa yang menjadi tuntutan mahasiswa akan tetap dikawal meskipun Sabtu (24/8/2024), sebagian anggota DPRD Kota Malang akan diisi oleh anggota baru untuk bertugas selama periode 2024-2029. Bahkan  seluruh fraksi juga turut bersepakat.

DPRD Kota Malang Sepakati Tuntutan ...

 Kata Made pihaknya akan terus mengawal sampai hari pendaftaran calon kepala daerah pada tanggal 27 Agustus.

"Kami besok demisioner, lalu selang beberapa menit sebagian akan dilantik lagi. Mari kita kawal, tanggal 27 Agustus sudah pendaftaran di hari Selasa. Kalau Minggu dan Senin ternyata ada perubahan, ayo kita bergerak bersama," jelas Made. 

 

Made mengatakan, sebenarnya dukungan terhadap tuntutan mahasiswa sudah akan dilakukan sejak ribuan mahasiswa datang di depan kantor dewan untuk melakukan aksi. Ia pun sempat turun ke jalan bersama jajaran pimpinan dewan berniat untuk turut berorasi.

 

Sebelumnya aksi massa para mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Malang sempat ricuh dan tidak kondusif karena memaksa masuk ke kantor dewan.

"Kami keluar terlebih dahulu sebenarnya. Kami juga ingin berorasi untuk mendukung tuntutan dari massa. Tapi massa tidak satu. Ada yang meminta sebagian orasi di depan dan ada sebagian ingin masuk semua," ujar Made. 

Atas hal tersebut, dirinya bersama jajaran pimpinan memutuskan untuk kembali masuk ke kantor dewan dan menunggu perkembangan lebih lanjut. Sebab, ada sebagian massa aksi yang meminta agar seluruh demonstran diperbolehkan masuk ke dalam kantor dewan. 

 

"Tidak mungkin gedung ini bisa menampung ribuan massa. Pasti ada kerusakan fasilitas. 

Sumber: