Dikjen Imigrasi Cekal 7.614 WNA Masuk Ke Indonesia

Tanggerang, AMEG.ID - Dirjen Imigrasi - Silmy Karim mengatakan pada 22 September 2024 sebanyak 7.614 WNA masuk dalam daftar cekal Dikjen Jenderal Imigrasi.

"Sampai dengan 22 September 2024, sebanyak 7.614 WNA masuk dalam daftar cekal Direktorat Jenderal Imigrasi. Dari jumlah tersebut, 602 orang merupakan pencegahan sementara, dan 7.012 lainnya merupakan penangkalan," kata Dirjen Imigrasi, Silmy Karim, Selasa (24/9/2024).

Ia menambahkan, sebanyak 1.644 WNA yang ditangkal atau sekitar 23,5 persen masuk dalam daftar tangkal untuk pertama kali. Sedangkan 76,5 persen lainnya telah diperpanjang masa penangkalannya.

 

"Sementara, 518 orang yang masuk daftar pencegahan merupakan WNI yang sedang menjalani proses hukum. Begitu pula dengan 63 orang yang merupakan WNA, dicegah karena belum menuntaskan kewajibannya di Indonesia," kata Dirjen.

Sebanyak 1.644 orang asing yang ditangkal (23,5%) masuk dalam daftar tangkal untuk pertama kali sedangkan 76,5% di antaranya telah diperpanjang masa penangkalannya.

Sementara itu, 518 orang yang masuk daftar pencegahan merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang sedang menjalani proses hukum. Begitu pula dengan 63 lainnya yang merupakan orang asing, dicegah karena belum menuntaskan kewajibannya di Indonesia.

“Petugas Imigrasi berhak menunda orang asing keluar Wilayah Indonesia dalam hal mereka masih punya kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan, misalnya sangkutan pajak dan sebagainya,” jelas Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.

Kata Silmy sebanyak 23,5 persen yang ditangkal masuk dalam tangkal untuk pertama kali sedangkan 76,6 persen telah diperpanjang masa penangkalannya.

“Petugas imigrasi berhak menunda WNA keluar wilayah Indonesia. Yakni, dalam hal mereka masih punya kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan, misalnya sangkutan pajak dan sebagainya,” ujar Silmy.

 

Ia juga menjelaskan, dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, WNA bisa ditolak untuk masuk ke Indonesia maksimal selama 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya. Sebelumnya, jangka waktu penangkalan sama seperti pencegahan, yakni enam bulan.

 

Silmy juga menjelaskan bahwa dalam revisi Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, orang asing bisa ditolak untuk masuk ke Indonesia maksimal selama 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya. Sebelumnya, jangka waktu penangkalan sama seperti pencegahan yakni enam bulan.

“Namun perpanjangan penangkalan juga tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan orang asing. Dalam penjelasan Pasal 102 Ayat (3) UU Keimigrasian disebutkan bahwa penangkalan seumur hidup dapat diterapkan apabila Indonesia dan negara asal orang asing menganggap perbuatan yang bersangkutan sebagai tindak pidana. Contohnya yang paling berat antara lain peredaran narkotika dan terorisme,” sambungnya.

 

Peningkatan jumlah penangkalan sebanyak 7.012 orang ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga keamanan negara, terutama dari ancaman kejahatan transnasional seperti narkoba, penyelundupan manusia, perdagangan orang serta ancaman masuknya pelaku kejahatan seksual.

Sementara Silmy menyebut peningkatan jumlah penangkalan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga keamanan negara terutama dari ancaman kejahatan transnasional.

Peningkatan jumlah penangkalan sebanyak 7.012 orang ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga keamanan negara. Terutama, dari ancaman kejahatan transnasional seperti narkoba, penyelundupan manusia, perdagangan orang, serta ancaman masuknya pelaku kejahatan seksual.

“Ini cerminan komitmen kami dalam menjaga keamanan negara. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap orang asing yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan mencegah masuknya unsur-unsur yang tidak diinginkan,” tutup Silmy.

Sumber: