Malam Kepahiang

AMEG - KETIKA konvoi militer Rusia bergerak lagi kemarin, saya baru selesai senam di Kingstone –nama plesetan untuk Baturaja.

Sejak Rabu lalu saya jalan darat dari Surabaya. Menuju  Bengkulu. Lewat Lampung, Baturaja, dan Lubuk Linggau. Di setiap berhenti saya senam bersama komunitas setempat: di Jakarta, di Lampung, di Baturaja, dan di Bengkulu.

Saya bukan baru kali ini ke Baturaja. Ini kali ketiga. Kini bisa lewat tol sebentar dari Lampung. Untuk keluar tol di Terbanggi Barat. Masuk jalan lama. Lumayan, 6 jam bisa sampai. Tanpa bantuan sepotong tol itu 7 jam baru sampai –seperti yang kali pertama dulu.

Seperti juga Rembang dan Pati, Baturaja kini terasa jauh. Padahal kota-kota itu tidak pernah pindah. Hanya karena sudah ada tol Lampung-Palembang, Baturaja terasa lebih sulit dijangkau.

Sudah 10 tahun saya tidak ke Baturaja. Kemajuan fisiknya sangat pesat. Ketika saya tiba di ibu kota Kabupaten Ogan Kemering Ulu (OKU) itu, bupatinya baru lagi –dengan status pelaksana harian lagi.

Bupati OKU hasil Pilkada yang lalu H. Kuryana Azis, meninggal dunia: seminggu setelah dilantik. Beliau terkena Covid di awal pandemi. Wakilnya, yang mestinya otomatis jadi bupati, ditangkap KPK –soal pembelian tanah untuk kuburan. Saat pengadaan tanah itu Drs Johan Anwar MM, masih berstatus sebagai ketua DPRD setempat.

Sayangnya sang wakil tidak sempat membela diri. Johan keburu meninggal dunia.

Sejak itu OKU dipegang oleh pelaksana harian bupati. Dengan wewenang yang amat terbatas. Lebih terbatas dari status "pejabat bupati". Setahun lamanya pelaksana harian yang pertama itu bertugas. Tiga hari lalu diganti dengan pelaksana tugas yang baru. Namanya: H.Teddy Meilwansyah SStp MM MPd.

"Kenapa statusnya pelaksana harian lagi?" tanya saya.

"Saya tidak tahu. Saya menjalankan perintah saja. Semua tergantung Pak Gubernur," jawab Teddy.
Ia 2,5 tahun menjabat kepala dinas pendidikan kabupaten itu. Bulan lalu dipindah ke kantor Pemprov Sumsel di Palembang. Ternyata untuk  dipersiapkan jadi pelaksana harian bupati yang baru.

"Bukankah Mendagri yang menentukan?" tanya saya lagi.

"Benar. Tapi harus berdasar rekomendasi Bapak Gubernur," tambahnya.

Di hari kedua masa jabatan barunya itu Teddy ikut jalan pagi HUT harian OKU Ekspres. Lalu ikut senam bersama saya. Satu jam penuh.

Berapa lama lagi OKU berada di tangan hanya pelaksana harian? Padahal Pilkada yang akan datang baru terjadi tahun 2024. Kalau kebijakan ''pelaksana harian'' ini tidak diubah OKU akan tiga tahun sulit mengambil putusan. Rasanya terlalu lama sebuah kabupaten induk di Sumsel dipimpin seorang pelaksana harian.

Sumber: